Pesawaran, Potensinasional.id –Dugaan praktik pungutan liar menyeruak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Seorang kepala desa membongkar adanya dugaan setoran yang dikondisikan untuk diserahkan ke Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Dalam keterangannya kepada media, kepala desa yang enggan disebutkan namanya itu mengungkap bahwa setoran tersebut untuk tiga pintu APH dan kas Apdesi dibebankan kepada seluruh kepala desa di wilayah tersebut tanpa kejelasan legalitas.
“Saya merasa keberatan dengan adanya setoran yang dikondisikan oleh Apdesi. Uang dari mana? Sementara semua sudah dianggarkan dalam APBDes. Akhirnya ada pekerjaan yang kami buat fiktif untuk menutup anggaran tersebut,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menandakan kemungkinan terjadinya manipulasi anggaran desa secara sistematis yang berpotensi melanggar hukum. Ia juga mengungkap bahwa kepala desa yang menolak untuk ikut dalam skema setoran tersebut justru mengalami tekanan.
“Bahkan ketika ada kades yang menolak menyerahkan uang itu, lalu mendapat intimidasi dari beberapa pihak,” lanjutnya tanpa menyebut detail pihak yang dimaksud.
Temuan ini membuka indikasi adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan pemaksaan kehendak terhadap para kepala desa yang seharusnya bekerja sesuai koridor hukum dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes.
“Saya sudah dua tahun ini sudah tidak lagi setor,” tambahnya.
Ketua Apdesi Kabupaten Pesawaran, Hermansyah yang juga Kepala Desa Bogorejo saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak benar ada setoran tersebut.
“Setoran untuk bupati saya pastikan tidak ada, kalau ada yang merasa setor saya tidak tahu setornya ke siapa, silahkan desa bersurat keberatan atau tidak ikut juga tidak apa-apa. Saya selaku ketua Apdesi tidak menginstruksikan kegiatan itu,” ungkapnya.
Praktik setoran semacam ini, jika terbukti benar, tak hanya mencederai integritas pemerintahan desa, tetapi juga membuka ruang besar bagi korupsi struktural yang merugikan rakyat.
Aktivis antikorupsi dan lembaga pengawas keuangan di daerah pun didesak untuk segera turun tangan menyelidiki kebenaran informasi ini. Masyarakat berharap aparat penegak hukum bertindak profesional dan independen guna mengungkap aktor utama di balik dugaan praktek pungli tersebut.(Borneo)
