Pesisir Barat, Potensinasional.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Selasa (12/8/2025) yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025 berubah menjadi forum kritik terbuka. Dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur, berbagai masalah daerah diungkap secara gamblang.
Pemerintah daerah sebelumnya mengumumkan kenaikan APBD dari Rp903,30 miliar menjadi Rp953,90 miliar. Lonjakan terbesar datang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik dari Rp37,84 miliar menjadi Rp74,88 miliar. Angka ini menuai apresiasi sekaligus kehati-hatian.
Fraksi NasDem: Waspadai Optimisme Berlebihan
“Kenaikan ini patut diapresiasi, tapi harus jelas sumbernya. Jangan sampai sekadar angka optimistis di atas kertas,” tegas juru bicara Fraksi NasDem.
Mereka juga menyoroti pemangkasan belanja modal sebesar 32 persen yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar, serta menuntut program Sekolah Rakyat dijadikan prioritas.
Fraksi PDI Perjuangan: Pendidikan dan Kesehatan Belum Merata
Fraksi PDI Perjuangan menilai layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat pinggiran.
“Pendidikan harus menjadi alat pembebasan, bukan sekadar angka statistik,” tegas mereka.
PDI Perjuangan mengusulkan pembangunan perpustakaan daerah dan mengingatkan agar daerah seperti Kecamatan Lemong tidak terus tertinggal dari segi infrastruktur jalan dan pasar.
Fraksi PKB: Stunting dan Kinerja Kepala Sekolah
PKB menyetujui kenaikan APBD Perubahan sebesar Rp51 miliar, namun mengingatkan tingginya angka stunting di Pesisir Barat.
“Ini alarm serius. Anggaran perubahan harus punya porsi jelas untuk penanganan ini,” ujar perwakilan PKB.
Mereka juga menyoroti kondisi kantor Camat Pesisir Tengah yang dinilai memprihatinkan dan meminta evaluasi kinerja kepala sekolah.
Fraksi PPP: Desak Serum Anti-Bisa Ular di Puskesmas
Data PPP menunjukkan lebih dari 30 kasus gigitan ular dalam tiga tahun terakhir, dengan lima korban meninggal.
“Serum penawarnya? Tidak ada di Pesisir Barat,” ungkap mereka.
PPP juga mendorong digitalisasi pajak pariwisata melalui pemasangan tapping box di hotel dan resort.
Fraksi Golkar: SILTAP dan Pembangunan SMPN 15 Krui
Golkar mengkritik keterlambatan pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP) aparat pekon hingga enam bulan.
“Ini hak mereka, jangan ditunda lagi,” tegas Golkar.
Mereka juga menuntut percepatan pembangunan SMPN 15 Krui, pengawasan dana BOS, dan pemerataan bansos PKH.
Fraksi AIR: Potensi Damar dan Infrastruktur Rusak
Fraksi AIR menilai damar bisa menjadi sumber pendapatan unggulan jika dikelola serius oleh BUMD yang sehat.
Mereka juga menyoroti kerusakan jalan penghubung pekon serta kondisi sekolah dengan atap bocor, lantai retak, dan toilet tak berfungsi.
Meski kritik beragam, semua fraksi sepakat: APBD Perubahan 2025 harus realistis, tepat sasaran, dan diawasi ketat. Setiap rupiah harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang nyata.
(Z.Abidin)
