Warga Pekon Bumiarum Mintak APH Turun  Periksa Ketua BUMDes dan Kepala Pekon

Pringsewu, Potensinasional.id – Isu dugaan penyalahgunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengguncang Pekon Bumiarum, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Ketua BUMDes setempat diduga memakai dana senilai Rp40 juta untuk kepentingan pribadi, yang awalnya disebutkan untuk pembelian tabung elpiji, namun hingga kini hasilnya tidak jelas.

Upaya konfirmasi awak media kepada Ketua BUMDes melalui WhatsApp 0852-6952-61xx maupun panggilan telepon tidak mendapat respons. Saat didatangi ke kantor pekon pun, yang bersangkutan tidak hadir.

Sekretaris Desa (Sekdes) Bumiarum, Tohirin, membenarkan bahwa isu tersebut memang beredar di masyarakat. “Isunya seperti itu. Bahkan ketika kami undang resmi lewat surat, termasuk saat acara monitoring dan evaluasi (monev), beliau tidak pernah hadir. Dihubungi via telepon juga tidak diangkat,” jelasnya, Selasa (30/9/2025).

Lebih jauh, seorang warga yang enggan disebut namanya mengaku pernah mendengar pengakuan terkait dana tersebut. “Pernah ditanya ketua BHP soal dana BUMDes yang digelontorkan pekon. Jawabannya, itu katanya kasbon dana pribadi pak lurah,” ungkapnya.

Informasi lain menyebut, awal mula persoalan ini terjadi saat Jhonatan—yang kala itu belum menjabat Ketua BUMDes—berniat meminjam uang pribadi kepada kepala pekon. Namun, justru diarahkan untuk menggunakan dana BUMDes sebesar Rp40 juta. Setelah pinjaman diberikan, barulah SK Ketua BUMDes diterbitkan. Rencananya dana itu akan dikembalikan pada bulan Juli, namun hingga kini belum juga dikembalikan.

Awak media berupaya konfirmasi kepada kepala pekon bumiarum ditelpon tidak diangkat, si cat melalu whatsapp hanya dibaca tidak direspon.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua BUMDes dan kepala Pekon Bumiarum belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara masyarakat berharap persoalan ini segera diusut tuntas.

“Kami ingin dana BUMDes benar-benar dipakai untuk kesejahteraan warga Bumiarum. Kalau benar ada penyalahgunaan, aparat penegak hukum (APH) harus segera turun tangan,” tegas salah seorang warga. (Borneo)