Pesisir Barat, Potensinasional.id — Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Irawan Topani, S.H., M.Kn. secara resmi membuka kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta Perkawinan Anak, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, lintas organisasi, serta menghadirkan narasumber Reno Hanafi Arif, S.H.
Wujud Komitmen Pemerintah Daerah
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Irawan Topani menegaskan bahwa kegiatan koordinasi lintas sektor ini merupakan wujud tanggung jawab moral sekaligus konstitusional Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak di daerah.
“Pemkab Pesibar terus berkomitmen mendukung visi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Choiri Fauzi, untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkeadilan dan berkarakter,” ujar Wabup.
Perlindungan Perempuan dan Anak Butuh Kolaborasi
Lebih lanjut, Irawan Topani menjelaskan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk TPPO, ABH, dan perkawinan anak, bukanlah sekadar persoalan sektoral, melainkan masalah kemanusiaan yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.
“Masalah ini menuntut kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Menurut data nasional, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tergolong tinggi. Meskipun Pesisir Barat mencatat jumlah kasus yang relatif lebih kecil dibanding daerah lain, Wabup menegaskan bahwa daerah ini tetap harus waspada dan proaktif dalam pencegahan.
Perlu Sistem Pencegahan yang Kuat
Wabup Irawan Topani menyoroti bahwa berbagai faktor — mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga perkembangan digital — dapat menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.
“Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor seperti hari ini menjadi penting agar kita memiliki satu pemahaman, satu langkah, dan satu arah kebijakan dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah cerminan peradaban suatu daerah.
“Daerah yang mampu melindungi perempuan dan anak adalah daerah yang beradab dan berkemajuan. Tidak cukup hanya menindak pelaku kekerasan, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang kuat melalui pendidikan keluarga, literasi digital, penguatan nilai-nilai agama dan budaya, serta peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,” tandas Wabup.
Ajak Semua Pihak Bersinergi
Di akhir sambutannya, Irawan Topani mengajak seluruh OPD, lembaga vertikal, dan masyarakat luas untuk memperkuat sinergi dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
“Mari jadikan kegiatan hari ini bukan sekadar forum seremonial, melainkan langkah nyata untuk meneguhkan komitmen kita bersama,” pungkasnya.
(Z.Abidin)
