LAMPUNG BARAT, Potensinasional.id – Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Provinsi Lampung bersama Aliansi Jurnalis Persada (AJP) dan Konsultan Hukum Lampung Barat, Fesbian Fajrin, S.H., berencana menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum di Gedung DPRD Kabupaten Lampung Barat pada 25 November 2026.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar pimpinan DPRD Lampung Barat memberikan kejelasan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan di muka umum yang diduga melibatkan salah seorang anggota DPRD berinisial perkara yang telah disebutkan, Prayitno, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Barat.
Selain menyoroti dugaan perkara tersebut, massa aksi juga akan mempertanyakan sikap dan langkah kelembagaan pimpinan DPRD yang hingga kini, menurut penilaian mereka, belum menunjukkan tindak lanjut konkret.
Ketua LPK RI Kabupaten Lampung Barat, Wanjori, S.Pd.I., membenarkan rencana aksi bersama LPK RI Provinsi Lampung dan sejumlah elemen masyarakat tersebut.
“Ya, benar. Kami akan melaksanakan aksi bersama LPK RI Provinsi Lampung sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas rasa ketidakadilan yang kami rasakan. Kami menilai pimpinan DPRD Lampung Barat belum menunjukkan langkah konkret terkait dugaan penganiayaan yang melibatkan Prayitno,” ujar Wanjori.
Menurutnya, aksi tersebut bukan semata-mata bentuk protes, melainkan upaya mendorong lembaga legislatif agar menjalankan fungsi kelembagaannya secara transparan, responsif, dan bertanggung jawab terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Wanjori menegaskan, salah satu tuntutan yang akan disampaikan adalah meminta pergantian Ketua Badan Kehormatan DPRD Lampung Barat.
“Kami belum melihat adanya upaya nyata sampai saat ini. Padahal, salah satu tuntutan kami adalah meminta agar Ketua Badan Kehormatan DPRD Lampung Barat diganti,” tegasnya.
Ia berharap pimpinan DPRD tidak mengabaikan aspirasi tersebut dan bersedia memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah yang telah maupun akan ditempuh dalam menyikapi persoalan tersebut.
Sementara itu, Konsultan Hukum Lampung Barat, Fesbian Fajrin, S.H., mengatakan bahwa rencana aksi merupakan bagian dari upaya mengawal persoalan sekaligus mendorong adanya kejelasan mengenai tindak lanjut di tingkat kelembagaan.
Fesbian mengungkapkan, pihaknya telah melayangkan surat kepada pimpinan DPRD Lampung Barat terkait permintaan pergantian Ketua Badan Kehormatan. Namun, menurut keterangannya, hingga saat ini belum ada tanggapan yang jelas.
“Kami sudah berkirim surat kepada pimpinan DPRD terkait permintaan pergantian Ketua Badan Kehormatan. Namun, sampai sekarang belum ada respons yang jelas. Karena itu, kami akan terus mengawal persoalan ini agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya,” jelas Fesbian.
Senada, Ketua DPC Aliansi Jurnalis Persada (AJP), Sugeng Purnomo, menilai jabatan Ketua Badan Kehormatan DPRD memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga etika, integritas, dan kehormatan lembaga legislatif.
“Jabatan Ketua Badan Kehormatan seharusnya menjadi teladan dalam menjaga etika dan integritas moral dewan, bukan justru mencederainya. Selaku Ketua DPC AJP, kami menegaskan bahwa aksi massa ini adalah bentuk alarm moral agar pimpinan DPRD tidak melakukan pembiaran. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu, dan pergantian posisi tersebut adalah harga mati untuk memulihkan wibawa legislatif,” tegas Sugeng.
Pihak penyelenggara menyampaikan bahwa aksi akan dilaksanakan pada 25 November 2026. Mereka juga mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan guna memastikan kegiatan berjalan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mereka menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang. Karena itu, aksi tersebut diharapkan berlangsung secara damai, terbuka, dan konstitusional.
Melalui aksi ini, LPK RI, AJP, dan Konsultan Hukum Lampung Barat berharap pimpinan DPRD segera memberikan penjelasan serta menunjukkan sikap kelembagaan terhadap persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak pimpinan DPRD maupun Prayitno terkait rencana aksi dan tuntutan yang disampaikan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
Para penyelenggara menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan dan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum serta mekanisme kelembagaan yang berlaku. (Wahdi)
