Barito Utara, Potensinasional.id – Organisasi masyarakat Gabungan Pangkalima Dayak Alur Barito (GPD Alur Barito) menegaskan perannya sebagai perekat persatuan masyarakat Dayak yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui penyusunan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT) yang komprehensif dan berlandaskan nilai adat serta kearifan lokal.
ADRT GPD Alur Barito tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum internal organisasi, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menjalankan peran strategis organisasi sebagai mediator kepentingan masyarakat Dayak, khususnya dalam isu pelestarian budaya, perlindungan hutan adat, dan hak ulayat di tanah leluhur.
Penyusunan ADRT ini berorientasi pada penguatan solidaritas, kesatuan identitas, serta perlindungan aspirasi sosial masyarakat Dayak Barito.
Dokumen tersebut menegaskan komitmen GPD untuk menjaga nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat adat dalam konteks sosial dan kebijakan publik.
Berdasarkan penelitian kualitatif yang mengkaji isi dan proses penyusunan ADRT GPD Alur Barito, ditemukan bahwa dokumen ini dirancang melalui pendekatan partisipatif. Metode penelitian meliputi studi dokumen serta wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota GPD Alur Barito, termasuk tokoh adat Dayak di wilayah Barito Utara.
Studi lapangan yang dilakukan di sejumlah wilayah Barito Utara turut memperkaya konteks sosial dan budaya yang melandasi penyusunan ADRT tersebut. Seluruh proses penelitian dijalankan dengan menjunjung tinggi etika penelitian, menjaga kerahasiaan informan, serta menghormati norma dan hukum adat setempat.
Hasil analisis menunjukkan bahwa ADRT GPD Alur Barito memuat ketentuan mendasar terkait tata kelola organisasi, mekanisme pelibatan anggota, serta prosedur penyelesaian konflik baik internal maupun eksternal. Penekanan pada nilai solidaritas dan persatuan menjadi benang merah yang memperlihatkan ADRT sebagai instrumen strategis dalam menjaga konsistensi visi dan misi organisasi.
Pendekatan teori organisasi sosial masyarakat menegaskan bahwa keberadaan ADRT mampu memperkuat kohesi internal, kapasitas advokasi, serta identitas kolektif masyarakat Dayak. Dengan demikian, ADRT berperan sentral dalam memfasilitasi persatuan masyarakat Dayak yang tersebar secara geografis sekaligus memperkuat peran GPD sebagai mediator antara masyarakat adat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan.
Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan pentingnya pengakuan resmi terhadap peran organisasi adat dalam sistem hukum dan politik nasional.
Penguatan posisi organisasi seperti GPD Alur Barito dinilai krusial untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat yang sarat dengan nilai budaya leluhur.
Kesimpulan, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Ormas Gabungan Pangkalima Dayak Alur Barito (GPD) merupakan fondasi penting dalam memperkuat solidaritas dan fungsi mediasi organisasi untuk memperjuangkan hak adat, budaya, serta hutan ulayat masyarakat Dayak. Penyusunan dan implementasi ADRT menegaskan peran GPD sebagai perekat masyarakat Dayak secara nasional dengan komitmen kuat terhadap keadilan sosial dan pelestarian identitas budaya.
Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali dampak jangka panjang penerapan ADRT GPD Alur Barito terhadap pemberdayaan masyarakat adat dan perumusan kebijakan publik di Indonesia.
(Henryanus, Achiang)
