PESISIR BARAT, Potensinasional.id – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), Drs. Zukri Amin, M.P., kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang digelar secara virtual, Senin (25/8/2025).
Kegiatan yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Thohir, ini juga dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program pembangunan 3 juta rumah. Rakor diikuti Zukri Amin bersama jajaran forkopimda serta Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Antoni Wijaya, S.IP., M.M., dari Ruang Ngejalang, Gedung Marga Sai Batin, komplek perkantoran Pemkab Pesibar.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Thohir menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah menjaga stabilitas harga, terutama pada sektor pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi. Ia juga menekankan agar daerah memberikan dukungan penuh terhadap program 3 juta rumah, baik dalam penyediaan lahan, percepatan perizinan, maupun kemudahan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sementara itu, Deputi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi pada minggu ketiga Agustus 2025. Tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 23 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi relatif stabil. Kenaikan IPH didominasi komoditas cabai merah, bawang merah, dan beras.
Dari Perum Bulog, Rini Andrida menegaskan pihaknya terus berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan beras melalui program Gerakan Pasar Murah (GPM) serta pemantauan di pasar tradisional. Sementara itu, perwakilan Kementerian Perdagangan, Bambang, meminta kerja sama produsen dalam menjaga distribusi minyak goreng MINYAKITA melalui peningkatan sinergi dengan BUMN pangan seperti Bulog dan Idfood.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, juga menyampaikan hasil monitoring beras SPHP yang dilaksanakan 11–22 Agustus 2025. Hasilnya, distribusi SPHP dinilai belum maksimal karena masih sulit ditemukan di pasar tradisional, ritel modern, maupun kios pangan.
Sementara dari Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan (Kemen-PKP), Imran mendorong pemerintah daerah segera melaporkan data pembangunan maupun renovasi rumah yang didanai APBD maupun APBN, mengimplementasikan pembebasan Bea PBG dan BPHTB untuk MBR, serta mengalokasikan anggaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) baik melalui APBD maupun APBDes.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat kembali menekankan pentingnya peran daerah dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus mendukung percepatan program pembangunan rumah rakyat.
(Z.Abidin)
