PESISIR BARAT, POTENSI NASIONAL – Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Dedi Irawan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Acara ini berlangsung di Aula Losmen Sunset Beach, Pekon Way Redak, Kecamatan Pesisir Tengah, Kamis (13/3/2025).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Pj. Sekda Tedi Zadmiko, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Zukri Amin, Kepala Bappeda Elvira Umihani (melalui virtual), anggota DPRD Ali Yudiem, unsur Forkopimda, jajaran OPD, camat, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan.
Dalam laporannya, Kepala Bappelitbangda Pesibar yang diwakili Kabid Pemsosbud Brian Virzada menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2026 telah dimulai sejak akhir 2024. Prosesnya meliputi pembentukan tim penyusun, pengumpulan data, evaluasi RKPD sebelumnya, konsultasi publik, hingga musrenbang tingkat kecamatan dan forum gabungan perangkat daerah. “Saat ini, kita memasuki tahapan Musrenbang RKPD dan FKP RPJMD, sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkap Brian Virzada.
Ia menambahkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan ini harus selaras dengan RPJMD provinsi dan nasional. “Setelah kegiatan ini, penyusunan RKPD dan RPJMD akan berlanjut hingga penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) RKPD dan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD,” ujarnya.
Fokus Pembangunan dan Arah Kebijakan
Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029 harus mempertimbangkan visi dan misi daerah, indikator kinerja terukur, serta keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. “Dokumen ini harus memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan pengembangan potensi lokal,” kata Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan. “Saya berharap forum ini menjadi wadah diskusi produktif yang dapat menyempurnakan rancangan RKPD dan RPJMD, sehingga dokumen ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi pedoman pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Anggota DPRD Pesibar Ali Yudiem menyampaikan bahwa DPRD telah menelaah berbagai aspirasi masyarakat melalui reses dan kunjungan kerja. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, perikanan, pertanian, perekonomian, hingga infrastruktur. “Terdapat 134 usulan terkait infrastruktur, sembilan usulan untuk sektor pertanian, serta berbagai usulan lainnya yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah,” jelasnya.
Dukungan Pemprov Lampung
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, melalui Kepala Bappeda Elvira Umihani, menegaskan bahwa RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 akan mendukung pencapaian program nasional serta Asta Cita pembangunan. “Pemprov Lampung menargetkan sinergi program dengan kabupaten/kota, seperti optimalisasi ekonomi desa, peningkatan kapasitas BUMDes, hingga penyediaan pupuk organik,” ujar Elvira.
Selain itu, Pemprov juga menyiapkan berbagai langkah konkret untuk mendukung infrastruktur dan ketahanan pangan, termasuk bantuan alat pengering gabah dan jagung, perbaikan jalan provinsi, serta penguatan kapasitas BUMDes dan koperasi. “Tema pembangunan 2026 adalah Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang sejalan dengan kebijakan nasional,” tambahnya.
Pesibar Resmi Terentaskan dari Daerah Tertinggal
Elvira juga mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT, Pesibar telah resmi keluar dari status daerah tertinggal. “Namun, dalam tiga tahun ke depan, masih akan menjadi wilayah afirmasi untuk percepatan pembangunan,” katanya.
Sebagai penutup, Elvira menegaskan bahwa Pemprov Lampung akan terus mendorong koordinasi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan. “Kunci sukses pembangunan adalah perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan pelaksanaan yang terukur. Tujuan akhir dari semua ini adalah kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
(Z. Abidin)
