Diduga Bangun Rumah Permanen di Kawasan TNBBS, Petugas Kehutanan Diminta Turun Tangan

PESISIR BARAT, Potensinasional.id – Dugaan pembangunan bangunan permanen di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), tepatnya di wilayah Pekon Sumberjo, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menjadi sorotan publik. Bangunan yang disebut-sebut milik warga bernama Tukiran alias Kowok tersebut kini memunculkan sejumlah pertanyaan terkait status lahan dan legalitas pembangunannya.

Persoalan ini menjadi perhatian serius karena TNBBS merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kelestarian hutan dan ekosistem. Apabila lokasi pembangunan terbukti berada di dalam kawasan konservasi, maka aktivitas tersebut perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penelusuran awak media di lapangan, terlihat bangunan rumah dan ruko yang telah berdiri secara permanen. Bahkan, terdapat papan penanda di lokasi yang mencantumkan nama Tukiran alias Kowok sebagai pemilik bangunan.

Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah lokasi pembangunan berada di dalam kawasan TNBBS atau di luar batas kawasan? Jika berada di kawasan konservasi, apa dasar hukum pembangunan bangunan permanen tersebut?

Tukiran Sebut Pernah Dipanggil ke Balai Pekon

Saat dikonfirmasi awak media, Tukiran menyampaikan bahwa dirinya mulai melakukan pembangunan setelah dipanggil oleh Peratin ke Balai Pekon.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan uang sebesar Rp1,5 juta. Namun, menurut pengakuannya, tidak ada surat atau dokumen yang dibawa pulang dari Balai Pekon sebagai dasar kegiatan tersebut.

Pernyataan Tukiran ini memerlukan klarifikasi lebih lanjut, terutama mengenai tujuan pemberian uang, pihak yang menerima, serta dasar dan peruntukannya.

Jika memang terdapat arahan dari pihak tertentu terkait pembangunan tersebut, perlu dipastikan siapa yang memberikan arahan dan apakah pihak tersebut memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan.

Peratin Anita Bantah Terima Uang

Sementara itu, saat dikonfirmasi secara terpisah, Peratin Anita dengan tegas membantah tudingan menerima uang dari Tukiran.

Anita menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia bahkan menyampaikan bahwa apabila dirinya benar menerima uang sebesar itu, tentu sudah membeli sesuatu.

Adanya perbedaan keterangan antara Tukiran dan Peratin Anita perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi secara terbuka dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung. Dengan demikian, persoalan tersebut tidak berkembang menjadi tudingan sepihak tanpa kepastian fakta.

BBTNBBS dan Aparat Diminta Segera Turun ke Lokasi

Menyikapi persoalan tersebut, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS), petugas kehutanan, serta aparat penegak hukum (APH) diminta segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan batas kawasan, status lahan, serta legalitas pembangunan rumah dan ruko yang menjadi sorotan tersebut.

Tukiran juga perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara resmi dasar pembangunan dan keterangan mengenai dugaan pemberian uang yang disampaikannya kepada awak media.

Begitu pula Peratin Anita dan pihak-pihak lain yang disebut dalam persoalan ini perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi berdasarkan fakta dan bukti.

Apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pembangunan tanpa hak di dalam kawasan konservasi atau ditemukan pelanggaran hukum lainnya, aparat berwenang diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu.

Jangan sampai kawasan konservasi yang seharusnya dijaga dan dilindungi justru menjadi objek pembangunan tanpa kejelasan status maupun pertanggungjawaban.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pengawasan dan perlindungan kawasan TNBBS dijalankan. Karena itu, transparansi dan langkah nyata dari instansi terkait sangat dibutuhkan agar persoalan ini memperoleh kejelasan.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak BBTNBBS dan instansi terkait mengenai status lokasi serta legalitas bangunan tersebut.

 

Jurnalis: Zainal Abidin