Pesawaran, Potensinasional.id – DPRD Kabupaten Pesawaran melalui Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bakal merekomendasikan hasil temuan kerjanya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Langkah ini diambil menyusul dugaan kebocoran PAD di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai perlu diaudit secara investigatif.
Ketua Pansus Peningkatan PAD DPRD Pesawaran, Lenida Putri, S.I.P., mengatakan laporan hasil kerja Pansus tahun 2025 telah selesai dan menemukan berbagai persoalan mendasar yang menyebabkan belum optimalnya capaian PAD daerah.
“Kami akan rekomendasikan hasil temuan ini ke BPK dan APH untuk dilakukan audit investigatif. Jika terbukti ada pelanggaran, maka harus diproses sesuai hukum. DPRD tidak akan mentolerir penyimpangan yang merugikan keuangan daerah,” tegas Lenida, Jumat (8/11/2025).
Temuan dan Upaya DPRD Tingkatkan PAD
Selain menyoroti potensi kebocoran, DPRD Pesawaran juga tengah menggencarkan upaya peningkatan PAD melalui digitalisasi sistem, reformasi kebijakan pajak dan retribusi, serta optimalisasi aset dan BUMD.
Pansus menemukan sejumlah kendala yang menghambat peningkatan PAD, di antaranya sistem administrasi yang belum sepenuhnya digital, lemahnya integrasi data antar-OPD, dan minimnya regulasi kerja sama daerah yang komprehensif.
“Potensi PAD Pesawaran sebenarnya besar, namun belum tergarap optimal karena kendala sistemik. Karena itu kami merekomendasikan enam langkah strategis untuk mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan,” jelas Lenida.
Enam Langkah Strategis DPRD Pesawaran:
- Digitalisasi Sistem PAD Terpadu dengan koneksi langsung ke Kas Daerah (Kasda Online).
- Reformasi Kebijakan Pajak dan Retribusi agar lebih adil, efisien, dan relevan dengan potensi daerah.
- Optimalisasi Pengelolaan Aset dan BUMD secara profesional dan produktif.
- Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pengawasan Internal berbasis teknologi.
- Sinergi Antar-OPD untuk menggali sumber PAD baru berbasis potensi lokal seperti pariwisata dan pengelolaan limbah.
- Peningkatan Literasi Pajak dan Partisipasi Publik agar masyarakat lebih sadar pentingnya membayar pajak daerah.
Audit Investigatif Jadi Fokus Utama
DPRD menilai perlunya audit investigatif menyeluruh terhadap pengelolaan PAD di beberapa OPD, antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bagian Umum Sekretariat Daerah.
Audit ini diharapkan bisa mengungkap potensi penyimpangan, kebocoran, maupun praktik pungutan liar (pungli). DPRD juga mendorong sinergi lintas lembaga dengan BPK, BPKP, PPATK, dan APH agar hasil audit bisa ditindaklanjuti secara hukum jika ditemukan pelanggaran.
“Kami akan kawal proses ini sampai tuntas. Jika ada pelanggaran, maka harus ada penegakan hukum yang adil dan transparan,” tegasnya.
Transparansi dan Partisipasi Publik
Melalui rekomendasi dan langkah strategis tersebut, DPRD Pesawaran memastikan setiap rupiah PAD dikelola secara efisien dan transparan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
DPRD juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk kontrol sosial dan partisipasi publik.
“Kami optimistis, dengan pengawasan ketat dan sistem yang transparan, PAD Pesawaran bisa meningkat signifikan sekaligus menutup celah kebocoran,” tutup Lenida. (Feri)
