Dugaan Pemotongan Dana IRPOM 30 Persen di Pesawaran Mencuat, LPAKN RI PROJAMIN Siapkan Laporan ke Kejari

PESAWARAN, Potensinasional.id – Pelaksanaan program Irigasi Perpompaan (IRPOM) bagi kelompok tani di Kabupaten Pesawaran, Lampung, kini menjadi sorotan. Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara (LPAKN RI) PROJAMIN Provinsi Lampung mengungkap sejumlah dugaan kejanggalan, mulai dari indikasi pemotongan anggaran hingga dugaan pengambilalihan pengelolaan pekerjaan oleh pihak di luar kelompok tani penerima bantuan.

Temuan tersebut mencuat setelah LPAKN RI PROJAMIN melakukan penelusuran dan menghimpun keterangan dari sejumlah kelompok tani di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesawaran.

Ketua Perwakilan LPAKN RI PROJAMIN Provinsi Lampung, Hermawan, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, terdapat dugaan pemotongan anggaran sebesar 30 persen dari nilai bantuan yang disebut mencapai sekitar Rp157 juta untuk setiap titik kegiatan.

“Dari keterangan yang kami himpun, terdapat dugaan pemotongan sekitar 30 persen. Jika informasi ini benar, tentu nilai anggaran yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan petani mengalami pengurangan cukup besar. Ini harus dijelaskan secara terbuka,” tegas Hermawan.

Ia menyebut, dugaan pemotongan tersebut diduga melibatkan seseorang berinisial S yang disebut-sebut berasal dari lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran.

Meski demikian, LPAKN RI PROJAMIN menegaskan bahwa informasi tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Diduga Pekerjaan Dikuasai Pihak Luar Kelompok Tani

Tak hanya persoalan dugaan pemotongan anggaran, LPAKN RI PROJAMIN juga menyoroti mekanisme pelaksanaan program IRPOM di kecamatan lain.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, sejumlah pekerjaan, mulai dari pengeboran sumur hingga pengadaan peralatan irigasi perpompaan, diduga justru dikelola oleh pihak lain berinisial T, bukan oleh kelompok tani penerima bantuan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan bantuan, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan petunjuk teknis, serta tanggung jawab kelompok tani sebagai penerima manfaat.

“Jangan sampai kelompok tani hanya dijadikan penerima bantuan di atas kertas, sementara pekerjaan dan pengadaan barang justru dikendalikan pihak lain. Kalau memang demikian, siapa yang memberikan kewenangan dan apa dasar hukumnya? Ini harus dibuka secara terang,” ujar Hermawan.

Menurutnya, program pemerintah yang bersumber dari anggaran negara seharusnya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok tani.

Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian justru membuka celah penyimpangan yang berpotensi merugikan petani maupun keuangan negara.

Surat Konfirmasi Belum Dijawab, LPAKN Siapkan Langkah Kedua

Sebagai bentuk tindak lanjut, LPAKN RI PROJAMIN Provinsi Lampung mengaku telah melayangkan surat koordinasi dan konfirmasi resmi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran pada Selasa, 3 November 2026.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, menurut Hermawan, pihaknya belum menerima jawaban tertulis maupun tanggapan resmi dari dinas terkait.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati Pesawaran agar pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap dugaan persoalan dalam pelaksanaan program IRPOM tersebut.

Dalam surat konfirmasi itu, LPAKN RI PROJAMIN meminta penjelasan sejumlah hal penting, di antaranya:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dan pengelolaan anggaran IRPOM yang disebut mencapai sekitar Rp157 juta per titik?

2. Apakah benar terdapat dugaan pemotongan anggaran sebesar 30 persen?

3. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pekerjaan pengeboran sumur dan pengadaan peralatan IRPOM?

4. Apakah kelompok tani penerima bantuan benar-benar dilibatkan dan mengelola kegiatan sesuai ketentuan?

5. Apa dasar kewenangan apabila terdapat pihak di luar kelompok tani yang mengendalikan atau mengelola pekerjaan?

Hermawan menegaskan, pada Selasa mendatang pihaknya akan kembali melayangkan surat kedua kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran.

“Kami akan menyampaikan surat kedua dan memberikan waktu 3 x 24 jam kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran untuk memberikan jawaban tertulis secara resmi. Kami ingin persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan, apabila surat kedua tersebut kembali tidak mendapatkan tanggapan resmi, LPAKN RI PROJAMIN akan membawa persoalan tersebut ke Kejaksaan Negeri Pesawaran untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan hukum.

“Jika tidak ada tanggapan, kami akan segera menyampaikan laporan ke Kejari Pesawaran terkait seluruh informasi dan temuan yang telah kami himpun. Kami berharap persoalan ini dapat diperiksa secara profesional sehingga semuanya menjadi terang. Kami percaya Kejari Pesawaran dapat menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai ketentuan hukum,” tegas Hermawan.

Konfirmasi kepada Dinas Pertanian Belum Mendapat Respons

Upaya memperoleh keterangan dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran juga dilakukan melalui konfirmasi kepada Supri, yang disebut sebagai petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) wilayah Way Lima.

Namun, berdasarkan keterangan pihak LPAKN RI PROJAMIN, upaya menghubungi yang bersangkutan melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp belum mendapatkan respons hingga berita ini disusun.

LPAKN RI PROJAMIN menegaskan bahwa langkah penelusuran dan konfirmasi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk mendorong transparansi serta memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan.

“Kami tidak ingin membangun opini tanpa dasar, apalagi menghakimi pihak tertentu. Kami meminta penjelasan resmi, membuka ruang klarifikasi, dan mendorong pemeriksaan apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran. Uang negara harus dipertanggungjawabkan dan hak kelompok tani sebagai penerima manfaat wajib dilindungi,” pungkas Hermawan.

Menunggu Penjelasan Dinas Pertanian

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran terkait dugaan pemotongan anggaran 30 persen maupun dugaan keterlibatan pihak luar dalam pengelolaan pekerjaan IRPOM.

Redaksi Potensinasional.id menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Pihak Dinas Pertanian, pihak berinisial S dan T, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Borneo)

Exit mobile version