LAMPUNG BARAT, POTENSI NASIONAL – Aktivis dari Masyarakat Independent GERMASI menemukan dugaan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Hutan Lindung di Kabupaten Lampung Barat. Temuan ini menambah daftar permasalahan tata kelola hutan di wilayah tersebut, yang sebelumnya juga diwarnai dengan polemik relokasi perambah hutan dan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan konservasi.
Founder Masyarakat Independent GERMASI, Ridwan Maulana, CPL.CDRA, mengungkapkan bahwa indikasi penerbitan SHM di kawasan hutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami mendapati bukti adanya indikasi penerbitan SHM di atas tanah kawasan hutan yang seharusnya dilindungi. Ini jelas bertentangan dengan aturan hukum,” ujarnya.
Menurut Ridwan, dugaan penerbitan SHM ini terindikasi dari adanya penarikan PBB pada bidang tanah yang berada di kawasan hutan. Fakta tersebut memunculkan dugaan adanya upaya untuk melegalkan kepemilikan lahan di dalam kawasan hutan konservasi. Dari hasil investigasi, GERMASI menemukan indikasi ratusan SHM yang diterbitkan di kawasan TNBBS dan Hutan Lindung di Kabupaten Lampung Barat.
Melanggar Regulasi Kehutanan dan Agraria
Ridwan menjelaskan bahwa penerbitan SHM di kawasan hutan bertentangan dengan sejumlah regulasi, antara lain:
