Pringsewu, Potensinasional.id — Sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap korban banjir besar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pringsewu melakukan aksi pemotongan gaji untuk disalurkan sebagai bantuan kemanusiaan. Bencana yang melanda sejak akhir November 2025 itu menyebabkan kerusakan luas pada pemukiman, infrastruktur, serta memaksa ribuan warga mengungsi. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, 5 Desember 2025.
Aksi pemotongan gaji tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden PKS, Dr. H. Almuzzamil Yusuf, M.Si., yang meminta seluruh struktur partai dan pejabat publik melakukan mobilisasi nasional untuk membantu penanganan bencana di berbagai daerah. Ketua Fraksi PKS DPRD Pringsewu, Homsi Wastobir, ST, menyampaikan bahwa langkah ini menjadi wujud nyata kepedulian PKS terhadap isu-isu kemanusiaan, tidak terbatas pada aktivitas politik formal.
Homsi menjelaskan bahwa dana yang terkumpul dari anggota Fraksi PKS DPRD Pringsewu akan digabungkan dengan kontribusi dari daerah lain. Seluruh bantuan kemudian disalurkan melalui mekanisme resmi kepartaian, yakni diserahkan kepada Bendahara DPP PKS melalui DPW PKS Lampung untuk diteruskan kepada korban banjir melalui jaringan kemanusiaan PKS. Mekanisme terpusat ini dinilai lebih efektif karena membuat penyaluran bantuan menjadi cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi.
“PKS hadir bukan hanya di ruang politik, tetapi juga dalam aksi nyata kemanusiaan. Kami terpanggil membantu saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang mengalami musibah besar. Aksi pemotongan gaji Anggota Dewan PKS di seluruh Indonesia adalah bukti komitmen kepedulian kami,” ujar Homsi.
Selain pemotongan gaji Anggota Dewan, PKS juga mendorong keterlibatan kader serta simpatisan untuk ikut membantu meringankan beban masyarakat terdampak. Menurut Homsi, solidaritas publik menjadi kunci percepatan pemulihan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur penunjang penanganan bencana.
PKS berharap penggalangan dana ini dapat mempercepat proses pemulihan pascabanjir di wilayah terdampak, sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola lingkungan agar risiko bencana serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
“Kita semua prihatin, dan ini saatnya bergerak bersama. Semoga kejadian ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan yang kerap menjadi pemicu banjir,” pungkas Homsi. (Budi P)
