KOTA AMBON, Potensinasional.id-Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) menyampaikan peringatan serius terkait aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bagi siswa di Kota Ambon. Peringatan ini muncul di tengah upaya pemerintah dan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, yang dinilai masih menyisakan potensi risiko kesehatan apabila tidak dikelola secara komprehensif. Tidak hanya berkaitan dengan kontaminasi bahan pangan, perhatian juga diarahkan pada faktor yang selama ini kurang mendapat sorotan, yakni risiko alergi makanan pada peserta didik.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Satuan Gugus Khusus Kebencanaan HAKLI sekaligus Ketua Bidang I Kolegium Kesehatan Lingkungan, Johny Sumbung, SKM., M.Kes, usai menutup kegiatan pelatihan penjamah makanan yang berlangsung di lantai lima Manise Hotel, Ambon, pada Kamis, 9 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya memperluas perspektif keamanan pangan agar tidak hanya berfokus pada aspek yang bersifat umum, tetapi juga mencakup potensi risiko spesifik yang dapat berdampak langsung pada kesehatan individu siswa.
Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Kalyana Mitra Mandiri bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Ambon dan HAKLI ini diikuti oleh sekitar 200 relawan yang berasal dari empat unit SPPG. Pelatihan berlangsung selama dua hari dengan materi yang mencakup standar higiene sanitasi, pengolahan makanan yang aman, serta identifikasi risiko kesehatan yang mungkin timbul dalam proses penyediaan makanan bagi siswa di lingkungan sekolah.
Dalam penjelasannya, Johny menekankan bahwa pendekatan keamanan pangan harus dilakukan secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada bahaya kontaminasi fisik, biologis, dan kimia, sementara faktor alergen atau zat pemicu alergi belum menjadi perhatian utama. Padahal, menurutnya, risiko alergi memiliki potensi dampak yang tidak kalah serius dibandingkan bentuk kontaminasi lainnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa ketiadaan data yang akurat mengenai kondisi kesehatan siswa, khususnya terkait riwayat alergi, menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pencegahan. Tanpa informasi tersebut, penyedia layanan makanan berisiko menyajikan menu yang justru dapat memicu reaksi negatif pada siswa yang memiliki sensitivitas terhadap bahan tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan insiden kesehatan di lingkungan sekolah.
Ia juga menyoroti kemungkinan terjadinya reaksi alergi berat yang dapat berujung pada kondisi darurat medis, seperti syok anafilaktik. Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya membahayakan keselamatan siswa, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, langkah pencegahan sejak dini dinilai sebagai strategi paling efektif dalam mengurangi risiko tersebut.
Sebagai langkah konkret, HAKLI mendorong seluruh penyelenggara SPPG di Kota Ambon untuk memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan dapat diperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, terutama melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang memiliki peran strategis dalam mendokumentasikan kondisi kesehatan peserta didik.
Dengan tersedianya data yang valid dan terintegrasi, pihak SPPG diharapkan mampu melakukan penyesuaian menu makanan secara tepat sasaran. Hal ini mencakup penggantian bahan tertentu yang berpotensi menimbulkan alergi serta penerapan perlakuan khusus bagi siswa yang memiliki kebutuhan kesehatan tertentu, sehingga pelayanan gizi dapat berjalan secara aman dan inklusif.
Pelatihan yang dilaksanakan juga dirancang secara bertahap dengan melibatkan relawan dari wilayah yang berbeda. Pada hari pertama, kegiatan diikuti oleh 100 relawan dari dua unit SPPG di wilayah Ahusen, sedangkan hari kedua diikuti oleh 100 relawan lainnya dari dua unit SPPG di wilayah Benteng. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan efektivitas penyampaian materi dan interaksi yang optimal selama proses pelatihan berlangsung.
Dalam implementasinya, metode pelatihan disesuaikan dengan kondisi operasional masing-masing unit SPPG. Untuk unit yang telah beroperasi, pendekatan yang digunakan lebih bersifat evaluatif terhadap praktik yang sedang berjalan. Sementara itu, bagi unit yang belum beroperasi, materi disampaikan melalui simulasi visual seperti video dan gambar untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi risiko dan cara penanganannya.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada aspek kelayakan fasilitas dapur sebagai bagian integral dari sistem keamanan pangan. Johny mengimbau agar seluruh unit SPPG, baik di Kota Ambon maupun di wilayah lain di Provinsi Maluku, segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk pemenuhan standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait.
Menurutnya, kepemilikan sertifikat tersebut tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen penyelenggara dalam menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada siswa. Hal ini menjadi semakin penting mengingat program pelayanan gizi ditujukan untuk kelompok usia yang rentan dan membutuhkan perlindungan maksimal dari berbagai risiko kesehatan.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya membangun kerja sama tim yang solid antara seluruh relawan dan pengelola SPPG. Setiap individu yang terlibat dalam proses pengolahan dan distribusi makanan diharapkan memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga standar keamanan serta segera melaporkan setiap temuan atau kendala yang muncul di lapangan.
Pengawasan, lanjutnya, tidak hanya dilakukan pada tahap pengolahan makanan di dapur, tetapi juga harus mencakup proses distribusi hingga makanan diterima oleh siswa. Dengan sistem pengendalian yang menyeluruh, diharapkan potensi terjadinya keracunan makanan maupun reaksi alergi dapat ditekan seminimal mungkin.
Melalui berbagai upaya tersebut, HAKLI berharap pelaksanaan Program SPPG di Kota Ambon dapat berjalan secara optimal, tidak hanya dalam meningkatkan status gizi siswa, tetapi juga dalam menjamin keselamatan dan kesehatan mereka secara berkelanjutan. Pendekatan yang komprehensif dan berbasis data dinilai sebagai kunci utama dalam mewujudkan sistem pelayanan gizi yang aman, efektif, dan berorientasi pada perlindungan peserta didik.(IPAN)
