Pringsewu – Potensinasional.id —Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), Bambang Hartono, menyoroti lemahnya transparansi dalam pengelolaan dana desa di sejumlah pekon di wilayah Pringsewu.
Menurut Bambang, ketertutupan informasi terkait realisasi anggaran membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh oknum kepala pekon.
“Pekon yang tidak transparan patut dipertanyakan. Bisa jadi ada hal yang sengaja ditutupi,” ujarnya saat ditemui pada Minggu (18/5).
Ia juga mencatat bahwa dalam dua tahun terakhir, pengawasan dari kalangan pers terhadap dana desa menurun, padahal peran wartawan sebagai kontrol sosial sangat krusial.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika ada dugaan korupsi, kami siap melaporkan ke aparat penegak hukum,” tegas Bambang.
Dirinya menyayangkan masih adanya pekon yang enggan mempublikasikan laporan anggaran kepada masyarakat. Padahal, keterbukaan informasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Bambang mengingatkan bahwa dana desa bersumber dari APBN dan seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara wartawan, aparat penegak hukum, dan LSM dalam mengawal penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Kami tetap menjalankan fungsi pengawasan sosial demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Deni)
