PESISIR BARAT, Potensinasional.id-Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Pesisir Barat, Dian Hardiyanti Dedi, S.ST., M.M., melakukan audiensi dan koordinasi dengan Kasubdit Posyandu, Rahmania Lufitasari, beserta jajaran Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pos Pelayanan Terpadu, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jum’at, (13/11/2026).
Audiensi tersebut menjadi kesempatan bagi TP Posyandu Kabupaten Pesisir Barat untuk menyampaikan kondisi geografis dan keterbatasan fiskal daerah yang menjadi tantangan dalam mempercepat penguatan kelembagaan serta pelaksanaan transformasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua TP PKK Dian Hardiyanti Dedi menjelaskan bahwa Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah daratan sekitar 2.907,23 km², terdiri atas 11 kecamatan dan 118 pekon/kelurahan.
Secara geografis, Pesisir Barat memiliki karakteristik wilayah yang cukup menantang. Sekitar 65,10 persen wilayah daratannya merupakan kawasan lindung, termasuk kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Selain itu, wilayah pesisir Pesisir Barat memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 210 kilometer yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.
Kondisi tersebut turut membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengembangkan permukiman, infrastruktur, sektor pertanian, investasi, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
Tidak hanya menghadapi tantangan geografis, Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki keterbatasan dari sisi kemampuan fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif minim menyebabkan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Di sisi lain, sebagian besar kemampuan pendanaan daerah telah terserap untuk membiayai belanja pegawai yang mencapai kurang lebih 80 persen. Bahkan, dalam memenuhi kebutuhan belanja mandatori atau belanja wajib, pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan kemampuan keuangan.
“Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi kami dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap adanya perhatian dan dukungan afirmatif dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, baik berupa bantuan sarana dan prasarana, dukungan program maupun intervensi pendanaan untuk penguatan kelembagaan Posyandu,” ungkap Ketua TP PKK.
Ia menegaskan bahwa berbagai keterbatasan yang dihadapi daerah, baik dari sisi geografis maupun fiskal, tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat Pesisir Barat untuk memperoleh pelayanan dasar yang berkualitas.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kasubdit Posyandu, Rahmania Lufitasari, bersama jajaran menyambut baik penyampaian kondisi dan kebutuhan yang disampaikan Ketua TP Posyandu Kabupaten Pesisir Barat.
Pihak Direktorat juga menyampaikan bahwa proposal permohonan bantuan yang telah diajukan akan diteruskan kepada Direktur untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut lebih lanjut, mengingat Direktur saat itu sedang berada di luar kota.
Dalam kesempatan yang sama, Rahmania Lufitasari mendorong TP Posyandu Kabupaten Pesisir Barat agar mulai melaksanakan transformasi Posyandu berbasis enam SPM. Transformasi tersebut diharapkan dapat menjadikan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat yang tidak hanya berfokus pada bidang kesehatan, tetapi juga mengintegrasikan pelayanan dasar di enam bidang SPM.
Keenam bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Untuk mewujudkan transformasi tersebut, TP Posyandu Kabupaten Pesisir Barat diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani enam bidang SPM, meningkatkan kapasitas kader, serta mempersiapkan kelembagaan dan sarana pendukung agar pelaksanaan transformasi Posyandu dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.
Audiensi ini merupakan bagian dari upaya TP Posyandu Kabupaten Pesisir Barat dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat sekaligus memperjuangkan dukungan bagi pengembangan kelembagaan Posyandu di daerah.
Melalui koordinasi tersebut, diharapkan proposal bantuan yang telah disampaikan dapat memperoleh tindak lanjut serta dukungan pembinaan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Dengan demikian, transformasi Posyandu berbasis 6 SPM di Kabupaten Pesisir Barat dapat segera diwujudkan sehingga Posyandu mampu hadir sebagai pusat pelayanan masyarakat yang terintegrasi hingga tingkat pekon.
Jurnalis: Zainal Abidin.
