PRINGSEWU, Potensinasional.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu mulai melakukan komunikasi dan koordinasi dengan partai politik sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029.
Salah satunya dilakukan melalui audiensi dengan DPD PKS Kabupaten Pringsewu di Kantor DPTD PKS Pringsewu, Jalan Lintas Barat, Pekon Ganjaran, Kecamatan Pagelaran, Kamis (24/9/2026).
Rombongan KPU Pringsewu dipimpin Ketua KPU Kabupaten Pringsewu, Dewi Eliyasari, S.Pd., M.Si., bersama anggota dan jajaran sekretariat.
Kedatangan tersebut disambut pengurus DPD PKS Pringsewu, di antaranya Sekretaris DPD PKS Pringsewu Heru Novendi, S.E., M.M., serta Bendahara DPD PKS Pringsewu yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Pringsewu, Homsi Wastobir, S.T., M.Pd., beserta jajaran pengurus lainnya.
KPU Sosialisasikan Persiapan Pemilu 2029
Ketua KPU Pringsewu Dewi Eliyasari menjelaskan, meskipun tahapan Pemilu 2029 secara nasional diperkirakan baru dimulai pada Juni 2027, sejumlah persiapan administratif perlu dilakukan sejak dini.
Sosialisasi kemudian dilanjutkan Sulaiman, M.Pd., Wakil Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Pringsewu.
Ia memaparkan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian partai politik, terutama terkait pemutakhiran administrasi dan penataan daerah pemilihan (dapil).
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), yang dilakukan secara berkelanjutan setiap enam bulan.
Data tersebut mencakup kepengurusan partai di tingkat kabupaten dan kecamatan, keterwakilan perempuan minimal 30 persen, data keanggotaan atau KTA, serta domisili kantor partai.
Tiga Opsi Penataan Dapil Dibahas
Dalam audiensi tersebut, KPU Pringsewu juga mulai menyampaikan sejumlah opsi penataan dapil yang akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.
Penataan dapil nantinya mengacu pada tujuh prinsip penataan daerah pemilihan dan akan melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk uji publik dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk partai politik.
Dalam sosialisasi, terdapat tiga opsi yang disampaikan.
Pertama, mempertahankan lima dapil atau dapil existing sebagaimana yang berlaku saat ini.
Kedua, melakukan pemecahan pada Dapil 2 dan Dapil 5, dengan opsi penggabungan Kecamatan Banyumas ke dalam Dapil 2.
Ketiga, membentuk enam dapil dengan memecah Dapil 5 menjadi dua dapil, yakni Kecamatan Pagelaran serta gabungan Kecamatan Banyumas dan Pagelaran Utara.
Ketiga opsi tersebut masih merupakan bahan pembahasan dan belum menjadi keputusan final. KPU mendorong partai politik melakukan kajian sejak awal agar dapat memberikan masukan secara konstruktif saat proses uji publik berlangsung.
PKS Siap Bersinergi dengan KPU
Mewakili Ketua DPD PKS Kabupaten Pringsewu H. Riyanto Pamungkas, Sekretaris DPD PKS Pringsewu Heru Novendi mengapresiasi kunjungan KPU.
Menurut Heru, komunikasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait persiapan kepemiluan.
Ia juga menegaskan komitmen PKS Pringsewu untuk menjaga amanah masyarakat serta mendukung proses demokrasi yang jujur, adil, dan berkualitas.
Sementara itu, Homsi Wastobir menyatakan PKS siap terus bersinergi dengan KPU dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan kepemiluan.
“Kami siap mendukung dan bersinergi demi pengelolaan Kabupaten Pringsewu yang lebih baik. Kami berharap proses demokrasi ke depan berjalan semakin berkualitas,” ujar Homsi.
Ia mengatakan, PKS juga mencatat sejumlah poin penting yang disampaikan KPU, terutama terkait penataan dapil dan persiapan administrasi partai.
“Kami juga mencatat poin-poin penting seperti penataan dapil dan persiapan administrasi partai agar kami bisa terus mengemban amanah masyarakat dengan baik,” katanya.
Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Disiapkan
Dalam pertemuan tersebut, KPU Pringsewu juga menyampaikan rencana sosialisasi teknis pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik pada 2027.
Selain itu, KPU akan memberikan bimbingan teknis kepada operator SIPOL yang ditunjuk oleh masing-masing partai politik.
Audiensi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pengurus PKS menyampaikan sejumlah pertanyaan dan masukan terkait isu-isu strategis kepemiluan.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya KPU Pringsewu membangun komunikasi sejak dini dengan partai politik, sehingga kebutuhan administrasi maupun persiapan tahapan Pemilu 2029 dapat dilakukan secara lebih terencana. (Bp)
