Pesisir Barat, Potensinasional.id – 4 Maret 2026
Ketua Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LIPAN), Mayasir, mendesak Polres Pesisir Barat agar serius dan transparan dalam menangani laporan dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang melibatkan 14 sekolah di Kabupaten Pesisir Barat.
Mayasir menjelaskan, laporan resmi telah disampaikan sejak 13 Oktober 2025. Namun hingga kini, pihaknya belum menerima informasi perkembangan penanganan kasus tersebut. Ia mengaku telah memenuhi panggilan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) pada 9 Januari 2026 dan menjawab 17 pertanyaan terkait laporan yang disampaikan, termasuk menyerahkan bukti awal dan dokumentasi pendukung.
“Kami berharap sejak awal laporan ini direspons cepat. Semua bukti awal sudah kami serahkan. Saat dimintai keterangan, kami juga siap turun ke lapangan bersama penyidik untuk menunjukkan secara langsung temuan yang kami laporkan,” tegasnya.
Menurutnya, hingga saat ini LIPAN belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), yang merupakan hak pelapor dalam proses hukum. Ia mengaku kecewa karena setiap kali mendatangi Mapolres untuk menanyakan perkembangan, belum ada penjelasan yang jelas dari penyidik.
Meski demikian, Mayasir menyatakan tetap percaya kepada kepolisian untuk menuntaskan perkara tersebut secara profesional sesuai tugas dan fungsi penegakan hukum. Ia menilai, ketuntasan kasus ini akan menjadi barometer komitmen penegakan hukum di wilayah setempat.
LIPAN juga menyoroti dampak dugaan penyimpangan dana BOS terhadap kualitas pendidikan. Di lapangan, kata dia, masih ditemukan sarana prasarana yang tidak terawat, seperti toilet siswa yang tidak berfungsi serta meja dan kursi yang rusak. Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan besaran dana BOS yang seharusnya mencukupi kebutuhan operasional dan perawatan ringan sekolah.
“Jika tidak dituntaskan, dampaknya akan terus berlanjut dan merugikan peserta didik serta membebani wali murid,” pungkasnya. (Zainal)
