PESISIR BARAT, Potensinasional.id-Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengambil langkah strategis untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengintegrasian data pertanahan dengan perpajakan daerah.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah serta Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah di Kabupaten Pesisir Barat, Selasa (15/09/2026).
Kerja sama ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan data tanah, tetapi juga diharapkan mampu mendukung optimalisasi penerimaan daerah, meningkatkan akurasi pendataan objek pajak, serta memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.
Penandatanganan PKS berlangsung di Ruang Rapat Payung Agung dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M.,CGRE, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat Yusuf Hadirekso, S.H., M.Kn., CFRA., QRMP., beserta jajaran.
Hadir pula Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. Armand Achyuni serta pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat.
Menurutnya, kerja sama tersebut memiliki peran strategis, terutama dalam mengintegrasikan data pertanahan dengan data perpajakan daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah.
“Ketersediaan data pertanahan yang akurat, terpadu, dan dapat dimanfaatkan secara optimal sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam peningkatan kualitas pengelolaan perpajakan daerah, pendataan objek pajak, serta optimalisasi penerimaan daerah,” ujar Bupati.
Dedi Irawan mengatakan, melalui kerja sama tersebut diharapkan terjadi pertukaran dan pemanfaatan data yang lebih baik sehingga dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi dan nilai tanah di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
Dengan tersedianya data yang lebih valid dan terintegrasi, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menyusun berbagai kebijakan yang tepat sasaran berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain mendukung pengelolaan perpajakan daerah, Bupati Dedi Irawan menilai pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
Data tersebut dinilai dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Barat.
“Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, baik dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Dengan adanya data pertanahan yang lebih akurat dan terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat dalam mengambil berbagai kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan potensi penerimaan daerah.
Bupati Dedi Irawan juga menegaskan agar perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.
Ia meminta agar PKS tersebut segera ditindaklanjuti melalui koordinasi, pertukaran data, serta pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
“Saya berharap perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada hari ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi benar-benar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi, pertukaran data, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak,” tegasnya.
Menurut Bupati, tindak lanjut yang konkret diperlukan agar kerja sama tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Pesisir Barat juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat atas sinergi dan komitmen yang telah dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan, optimalisasi pendapatan daerah, serta percepatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat.
Penandatanganan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data sekaligus meningkatkan sinergi antarlembaga.
Dengan integrasi data pertanahan, perpajakan daerah, dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah, Pemkab Pesisir Barat berharap pengelolaan potensi daerah dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus membuka peluang untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah secara optimal.
Penulis: Zainal Abidin.
