Pringsewu, Potensi Nasional – Permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai oleh dana desa di Pekon Gemah Ripah, Kecamatan Pagelaran, kembali menjadi sorotan. Hingga saat ini, penggunaan dana desa tahap kedua dilaporkan belum terselesaikan, sementara pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik sarana prasarana (sapras) maupun non-sapras, masih berada di titik nol persen.
Salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada media bahwa dana desa tahap kedua diduga masih berada di tangan kepala pekon. Hal ini disampaikan dalam wawancara pada Senin (22/12/2024).
“Sampai dengan saat ini belum terselesaikan, dana desa tahap kedua menurut informasi dari bendahara pekon ada di tangan kepala pekon sementara pelaksanaan kegiatan sapras dan non-sapras masih 0%, sampai dengan saat ini posisi kepala pekon belum diketahui,” ungkap narasumber tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun, kepala pekon Pekon Gemah Ripah sudah beberapa waktu tidak terlihat menjalankan tugasnya di pekon. Hal ini membuat berbagai pihak, termasuk perangkat desa dan masyarakat, kebingungan. Padahal, beberapa program pembangunan yang direncanakan menggunakan dana desa tahap kedua seharusnya sudah mulai dilaksanakan.
Ketiadaan kepala pekon ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Mereka mempertanyakan transparansi pengelolaan dana desa serta kelanjutan program-program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa warga mengaku khawatir jika dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Sejumlah program pembangunan yang direncanakan di Pekon Gemah Ripah terganggu akibat belum tersalurkannya dana desa. Masyarakat yang sebelumnya berharap adanya perbaikan infrastruktur, seperti jalan desa dan fasilitas umum lainnya, kini merasa kecewa. Tak hanya itu, sejumlah program pemberdayaan masyarakat juga terancam batal terlaksana jika situasi ini terus berlarut-larut.
“Kami sangat berharap dana desa bisa segera digunakan untuk pembangunan. Jangan sampai dana itu hilang atau disalahgunakan. Kami sebagai warga sangat memerlukan perbaikan infrastruktur dan program lainnya,” ujar salah satu warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah kecamatan belum memberikan tanggapan resmi terkait permasalahan ini. Namun, informasi dari beberapa sumber menyebutkan bahwa perangkat desa Pekon Gemah Ripah sedang berupaya mencari solusi agar pembangunan bisa segera dilanjutkan.
Selain itu, bendahara pekon juga disebut telah mencoba menghubungi kepala pekon untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi hingga kini belum mendapatkan respons.
Permasalahan ini memunculkan desakan dari masyarakat agar pemerintah kecamatan dan dinas terkait segera turun tangan. Warga meminta transparansi penuh dalam pengelolaan dana desa serta langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi.
Beberapa tokoh masyarakat juga mengusulkan agar dilakukan audit terhadap penggunaan dana desa untuk memastikan tidak ada penyelewengan.
“Kami butuh kejelasan dan transparansi. Jika kepala pekon tidak bisa menjalankan tugasnya, sebaiknya ada langkah tegas dari pemerintah,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Permasalahan dana desa di Pekon Gemah Ripah ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil tindakan agar pembangunan di pekon tidak terhenti, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik tetap terjaga. (Borneo)
