PJ. Sekda Tedi Zadmiko Tinjau Jembatan Way Pemerihan, Dorong Percepatan Pembangunan

Pesisir Barat,  Potensinasional.id – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., bersama jajaran Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS), meninjau langsung kondisi jembatan Way Pemerihan di Kecamatan Bangkunat yang mengalami kerusakan parah dan tidak lagi layak digunakan, Senin (14/04/2025).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat, Suryadi, S.IP., M.M., menginformasikan bahwa jembatan Way Pemerihan merupakan akses vital yang menghubungkan wilayah Way Haru dengan Pekon Sumber Rejo. Saat ini, akibat kerusakan tersebut, masyarakat terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberang.

Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Audi Marpi, S.Pd., M.M., Plt. Inspektur Henri Dunan, S.E., S.H., M.H., CGCAE., Kepala Dinas Perhubungan Ariswandi, S.Sos., M.P., Kepala Satpol-PP & Damkar Cahyadi Moe’is, serta jajaran OPD terkait.

Pj. Sekda Tedi Zadmiko menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat terus berupaya mempercepat penanganan kerusakan jembatan tersebut. Berbagai langkah koordinasi telah dilakukan, termasuk dengan pihak BBTNBBS, mengingat lokasi jembatan berada di kawasan konservasi.

“Ini merupakan tindak lanjut dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Sesuai dengan arahan pimpinan (Bupati), persoalan jembatan Way Pemerihan harus segera ditangani secara maksimal,” ujar Tedi.

Lebih lanjut, Tedi menjelaskan bahwa dalam waktu dekat, Pemkab melalui OPD terkait akan mengirimkan desain pembangunan jembatan kepada BBTNBBS untuk ditindaklanjuti. Ia berharap proses perizinan dapat segera diterbitkan agar pembangunan bisa dimulai.

“Setelah dokumen diserahkan dan ditindaklanjuti oleh pihak BBTNBBS, kami berharap izin pembangunan dapat segera keluar,” tambahnya.

Kepala Bidang Wilayah I Semaka BBTNBBS, Hermawan, menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan jembatan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa proses pembangunan harus diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Pesibar dan BBTNBBS.

“Pada prinsipnya kami mendukung rencana pembangunan jembatan dan jalan ke Way Haru, namun harus ada PKS terlebih dahulu untuk mengatur ketentuan yang harus dipatuhi bersama,” jelas Hermawan.

(Z. Abidin)