PESISIR BARAT, Potensinasional.id – Proyek rehabilitasi dan renovasi gedung Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Dusun Mendati, Pekon Mon, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah aspek pelaksanaan proyek dipertanyakan, mulai dari status lahan hingga kualitas pekerjaan konstruksi di lapangan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Minggu (12/4/2026), pembangunan masih dalam tahap pengerjaan. Namun, sejumlah warga menilai terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Informasi pada papan proyek menyebutkan kegiatan rehabilitasi dan renovasi Madrasah MIS Al Falah merupakan bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Nilai pekerjaan tercatat sebesar Rp2,02 miliar yang bersumber dari APBN, dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender sejak kontrak ditandatangani pada 12 Desember 2025. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor PT Ris Putra Delta dengan pengawasan konsultan manajemen konstruksi.
Dari data yang dihimpun, proyek tersebut juga berada dalam lingkup satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung untuk pelaksanaan di daerah.
Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan lokasi pembangunan berada di kawasan yang dikategorikan sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT). Jika dugaan tersebut benar, maka diperlukan kejelasan terkait legalitas penggunaan lahan untuk kegiatan pembangunan. Hingga kini, masyarakat mengaku belum memperoleh penjelasan resmi mengenai status lahan tersebut.
Selain itu, warga juga menyoroti kualitas pekerjaan konstruksi. Dari hasil pengamatan di lapangan, terdapat dugaan penggunaan material yang dinilai belum memenuhi standar teknis, seperti kayu yang disebut masih dalam kondisi muda serta campuran material yang dianggap kurang optimal. Namun demikian, temuan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang maupun tenaga ahli konstruksi guna memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis kontrak.
“Kalau melihat kondisi sekarang, kami hanya ingin memastikan pembangunan ini benar-benar sesuai standar, karena anggarannya tidak kecil,” ujar salah satu warga yang ditemui di lokasi.
Aspek transparansi pelaksanaan proyek juga menjadi perhatian. Sejumlah pihak mengaku masih terbatas memperoleh informasi detail terkait teknis pekerjaan, pelaksana lapangan, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan.
Dalam upaya konfirmasi, awak media juga menghadapi kendala untuk memperoleh keterangan langsung dari pihak pelaksana di lokasi proyek, sehingga informasi yang diperoleh masih terbatas.
Dengan nilai anggaran lebih dari Rp2 miliar, masyarakat menilai diperlukan pengawasan ketat agar proyek berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat maksimal. Warga berharap instansi terkait dapat memberikan klarifikasi secara terbuka dan melakukan evaluasi apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Selain itu, masyarakat juga mendorong lembaga pengawas, baik internal pemerintah maupun eksternal sesuai kewenangannya, untuk melakukan penelaahan guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara akuntabel dan transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak instansi terkait maupun pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi secara rinci. Awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan guna menghadirkan informasi yang berimbang dan komprehensif.
(Zainal)
