Pesisir Barat, Potensinasional.id — Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Rakorpusda tahun ini mengusung tema:
“Sinergi Penguatan Digitalisasi Keuangan Daerah Melalui Optimalisasi Belanja dan Peningkatan Layanan Publik.”
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian RI bersama Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian PAN-RB, Kementerian Sekretariat Negara, serta Bappenas.
Acara ini turut dihadiri para Sekretaris Daerah dari seluruh Indonesia sebagai pelaksana langsung percepatan digitalisasi di tingkat daerah.
Pada Panel Diskusi I bertajuk Tindak Lanjut Arahan Rakornas TP2DD 2025, sejumlah kementerian dan lembaga memaparkan arah kebijakan nasional, diantaranya:
- Kementerian Keuangan: percepatan realisasi APBD dan efisiensi belanja daerah
- Pusat Data dan Informasi Kemendagri: penguatan SIPD untuk konsolidasi data fiskal
- Ditjen Pendapatan Daerah: roadmap ETPD dan modul pendapatan
- Bank Indonesia (DKSP): percepatan penggunaan kanal pembayaran digital non-tunai
- Asian Development Bank (ADB): praktik terbaik fiscal cadaster dan layanan publik berbasis teknologi. Sementara pada Panel Diskusi II, beberapa daerah dan institusi mempresentasikan inovasi terbaik di ajang Championships 2025, yaitu:
- Pemprov Jawa Timur: inovasi PKB dan optimalisasi PAD
- Pemkot Yogyakarta: tata kelola keuangan digital
- Pemprov Jawa Barat: sistem monitoring pendapatan real time
- Bank BJB: peran aggregator PAD
- Telkom Indonesia: penguatan infrastruktur digital daerah
Pesibar Komitmen Percepat Transformasi Digital
Sekda Pesibar, Tedi Zadmiko, menyampaikan bahwa Rakorpusda 2025 memberikan arah kebijakan yang jelas dalam percepatan digitalisasi daerah, khususnya di sektor keuangan dan pelayanan publik.
Menurutnya, beberapa poin menjadi fokus daerah ke depan, yaitu:
- Percepatan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah
- Integrasi sistem lokal dengan platform nasional, termasuk SIPD
- Optimalisasi kanal pembayaran digital seperti QRIS
- Penguatan kualitas SDM pengelola sistem digital
“Digitalisasi harus berjalan cepat, terukur, dan memberi dampak nyata bagi pelayanan publik dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Pesisir Barat terus berkomitmen memperluas transaksi non-tunai serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Rakorpusda 2025 menegaskan kembali pentingnya kolaborasi pusat dan daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
📝 Reporter: Z. Abidin / Azpan
