Pesisir Barat, Potensinasional.id – Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) II Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Barat, yang berlangsung di Aula Hotel Sartika, Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Bappelitbangda, Dr. Drs. Gunawan, M.Si., Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Rochmad, S.Sos., M.M., Kapten Suroto, Kepala BPS Pesibar, Evrina Yolanda, serta narasumber Sandra Emon Tambunan, S.P.. Forum juga diikuti oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Irawan Topani menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah.
“Proses pembangunan yang selama ini dijalankan telah menunjukkan hasil positif di berbagai aspek kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, lanjutnya, pembangunan tidak boleh semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup.
“Seiring meningkatnya aktivitas pembangunan, berbagai isu lingkungan seperti perubahan tata guna lahan, pengelolaan sumber daya alam, dan kerentanan wilayah pesisir perlu menjadi perhatian bersama agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” terang Irawan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Pemkab Pesibar menyertakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan RTRW Tahun 2025–2045. Hal ini sejalan dengan Permen-LHK Nomor 13 Tahun 2024 tentang pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2016 mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS.
“Kajian ini bertujuan memastikan setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan, sehingga arah pembangunan wilayah tetap berwawasan lingkungan. FKP II ini menjadi bagian penting dari penyusunan KLHS RTRW, di mana pemerintah daerah menjaring masukan dari para pemangku kepentingan untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan,” jelas Wakil Bupati.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif memberikan saran, masukan, dan data yang dibutuhkan agar dokumen KLHS RTRW benar-benar komprehensif dan mencerminkan kepentingan bersama antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
“Semoga kegiatan ini menghasilkan kesepakatan arah kebijakan dan rekomendasi yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan akhir KLHS RTRW Pesisir Barat Tahun 2025–2045, serta mendukung terwujudnya tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan,” pungkas Irawan Topani.
(Z.Abidin)
