Pringsewu, Potensinasional.id — Pengamat politik dan kebijakan publik asal Pringsewu, Yudi Gondrong, menyoroti kebijakan rekrutmen dan penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang dinilainya sudah tidak efisien dan cenderung melampaui batas ideal kebutuhan aparatur.13/11/2025.
Menurut Yudi, berdasarkan komposisi kepegawaian yang ada, jumlah ASN dan tenaga kerja di Pringsewu saat ini sudah mencapai lebih dari 37 persen dari kapasitas ideal. “Artinya sudah terjadi penumpukan pegawai. Kondisi ini tidak bisa dianggap sepele karena berimplikasi langsung terhadap beban belanja daerah,” ujarnya.
Ia menilai, praktik penempatan pejabat dari luar daerah dengan jabatan tinggi atau eselon strategis justru memperparah situasi. “Masalahnya bukan hanya soal gaji dan tunjangan yang besar, tapi juga soal etika dan moral pemerintahan. Kalau sudah overload tapi masih menambah personel dari luar, apalagi tanpa dasar kebutuhan yang jelas, itu tidak etis dan tidak rasional,” tegasnya.
Lebih jauh, Yudi mengingatkan agar proses seleksi jabatan tidak diwarnai kepentingan transaksional. “Kita tahu bersama, isu soal dorongan politik, amplop, dan titipan itu selalu muncul dalam proses pansel dan asesmen. Kalau ini terus dibiarkan, kita hanya menambah beban daerah, bukan kualitas birokrasi,” katanya.
Yudi juga menyinggung soal kemungkinan adanya calon pejabat yang memiliki catatan hukum atau masalah integritas di luar daerah. “Kalau benar ada yang bermasalah hukum tapi tetap dipaksakan masuk, ini berbahaya. Artinya ada permainan dalam belanja pegawai. Kalau tidak ada goodwill dari pimpinan tertinggi, ya sistem tidak akan berubah,” ujarnya menekankan.
Dalam pandangannya, akar masalah justru berada pada kepemimpinan. “Ujungnya selalu di orang nomor satu. Kalau bupati punya niat baik dan kapasitas kuat, semua akan berjalan sehat. Tapi kalau tidak, ya cuma jadi ajang bagi-bagi kue jabatan saja,” tandasnya.
Yudi juga menilai DPRD sebagai mitra eksekutif perlu mengambil peran lebih substantif dalam pengawasan. “Dewan harus punya perspektif dan moral tinggi. Jangan hanya berorientasi pada kepentingan transaksional. Indonesia ini mau dibawa ke mana kalau semua berpikir pragmatis?” katanya.
Pertanyaan awak media Bambang hartono, menanyakan kepada Yudi Gondrong Menanggapi kinerja pemerintahan Bupati Pringsewu saat ini?, Yudi menilai masih perlu banyak pembelajaran, terutama dalam aspek strategi dan analisis kebijakan publik.
“Jadi bupati itu bukan hanya manajer proyek, tapi pemimpin daerah yang mengelola sistem kenegaraan. Harus belajar bagaimana negara bekerja, bukan hanya berpikir teknis program,” jelasnya.
Bahkan, menurut Yudi, perlu ada peningkatan kapasitas kepemimpinan strategis. “Kalau perlu, seperti pelatihan di Lemhanas selama beberapa bulan, agar pemimpin kita bisa lebih matang dalam berpikir dan bertindak,” tambahnya.
Terkait isu jual beli jabatan, Yudi tak menampik bahwa praktik semacam itu sering berakar pada lingkaran elit kekuasaan. “Biasanya kuncinya ada di elite circle. Kalau memang ada yang buka ‘warung jabatan’, tinggal ditelusuri. Kalau benar, seharusnya ada sanksi tegas, bukan ditutup-tutupi,” ujarnya.
Yudi mengingatkan bahwa beberapa kasus dugaan pelanggaran etik atau penyalahgunaan wewenang sudah semestinya ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal. “Kalau sudah terbukti ada pelanggaran, ya harus diberi sanksi, bahkan dicopot. Jangan hanya dibina. Kalau dibiarkan, publik makin apatis terhadap pemerintahan,” tutupnya.
