Pesisir Barat, Potensinasional.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meminta klarifikasi atas sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik.
Salah satu isu yang disoroti adalah proyek peningkatan ruas jalan Gedung Cahya–Sukabanjar di Kecamatan Ngambur dengan nilai anggaran sekitar Rp3,4 miliar. Hingga kini, informasi terkait progres, realisasi, maupun pertanggungjawaban proyek tersebut dinilai belum disampaikan secara terbuka kepada publik.
Minimnya penjelasan dari instansi teknis memunculkan berbagai pertanyaan di masyarakat terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Anggota DPRD Pesisir Barat dari Fraksi NasDem, Ellya Triskova, mengatakan pemanggilan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Ini bukan hanya soal proyek jalan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik. Kami ingin kejelasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran,” ujarnya.
Selain proyek infrastruktur, DPRD juga akan menyoroti keterlambatan pembayaran gaji tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Sejumlah tenaga PPPK dilaporkan belum menerima gaji dalam kurun waktu tertentu tanpa penjelasan resmi dari pihak terkait. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan keresahan karena menyangkut hak tenaga kerja.
“Gaji PPPK merupakan hak yang harus dipenuhi. Tidak boleh ada penundaan tanpa alasan yang jelas,” kata Ellya.
Dalam agenda pemanggilan, DPRD akan mendalami sejumlah hal, di antaranya status dan progres proyek jalan, mekanisme pencairan anggaran, serta kemungkinan adanya hasil audit. Selain itu, DPRD juga akan meminta penjelasan terkait sistem penganggaran dan mekanisme pembayaran gaji PPPK, termasuk penyebab keterlambatan.
DPRD berharap langkah ini dapat memberikan kejelasan kepada publik sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat.
(Zainal)
