Pesisir Barat, Potensinasional.id – Bupati Pesisir Barat Dedi Irwan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., mengikuti Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Level Pimpinan Angkatan III Tahun 2026, Rabu (22/4/2026). Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, khususnya Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Jakarta, Sekda Pesisir Barat turut didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pesisir Barat, Mizar Dianto, M.P.
Workshop ini merupakan upaya strategis Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah (APKD). Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi lintas unit kerja, antara lain Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Program disusun secara terstruktur, sistematis, dan masif guna mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, baik pada level strategis, operasional, maupun administratif. Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan materi terkait perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan belanja daerah, optimalisasi pendapatan, pengelolaan aset, pembiayaan dan investasi daerah, hingga manajemen risiko serta penguatan integritas.
Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Sudarto, dilanjutkan dengan sesi Executive Dialogue bertema Current Issue Pengelolaan Fiskal dan Keuangan Daerah. Sesi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani, Rektor IPDN Halilul Khairi, serta Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni.
Peserta juga mengikuti berbagai diskusi panel yang membahas isu strategis, seperti integrasi perencanaan dan penganggaran, manajemen kas dan percepatan realisasi belanja, pengendalian internal dan manajemen risiko, optimalisasi aset daerah, hingga penggalian potensi pajak dan retribusi daerah. Narasumber berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk KPK, BPKP, DJPK, serta pemerintah daerah provinsi.
Sebagai bagian evaluasi, kegiatan ini dilengkapi pre-test, post-test, serta simulasi penyusunan kebijakan penguatan keuangan daerah guna mengukur efektivitas pelatihan.
Sekda Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, mengatakan keikutsertaan pemerintah daerah dalam workshop tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kegiatan ini sangat relevan bagi kami dalam memperkuat pengelolaan fiskal yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Materi yang diberikan juga selaras dengan kebutuhan daerah, terutama dalam optimalisasi pendapatan, pengelolaan aset, serta peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil workshop akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar tindak lanjut dalam penyusunan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
“Kami berkomitmen mengimplementasikan ilmu dan strategi yang diperoleh ke dalam program dan kebijakan daerah, sehingga pengelolaan keuangan semakin optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui partisipasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan kualitas kebijakan fiskal daerah guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Zainal)
