Pemkab Pringsewu Sosialisasi Penguatan Peran BUMDes

PRINGSEWU, http://potensinasional.id – Penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Desa disosialisasikan di Kabupaten Pringsewu. Kegiatan yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, serta diikuti para pengurus BUMDes se-Kabupaten Pringsewu ini dibuka oleh Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas di RM Radja Pindang Andalas Resto, Dusun Tambahmulyo, Pekon Wates Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada Kamis, 10 September 2026.

Menurut Bupati, ada dua hal yang paling mendesak dilakukan di Kabupaten Pringsewu, yakni Hilirisasi dan Konsolidasi. Untuk hilirisasi, yaitu dengan tidak lagi menjual bahan mentah, diantaranya seperti singkong agar diolah menjadi tepung, gabah dikemas menjadi beras bermerek, susu segar menjadi yoghurt. Dengan demikian nilai tambahnya akan melonjak, dan daya simpannya lebih lama, sehingganya BUMDes tidak lagi dipermainkan fluktuasi harga harian di pasar.

“Sedangkan konsolidasi, yaitu dengan berjuang dan bekerja sama antarunit usaha maupun lintas BUMDesa lain. Sehingganya saat volume bisnis kita besar, harga beli bahan baku menjadi lebih murah dan posisi tawar kita di hadapan pembeli jauh lebih kuat,” katanya.

Setelah hilirisasi dan konsolidasi, lanjut Bupati, terdapat tiga strategi lanjutan agar BUMDes benar-benar naik kelas dan tahan terhadap guncangan. Yaitu Usaha Terintegrasi, Diversifikasi Terencana, dan Kepastian Pembeli. Seluruh strategi tersebut tidak akan berarti tanpa aksi nyata. Dan, inilah Corporate Farming Padi Sawah, yaitu program prioritas Pemkab Pringsewu, di mana lahan, petani, produksi, pembiayaan, hingga pemasaran dikelola dalam satu manajemen terpadu dengan BUMDes sebagai pengelola utamanya.

“Pilot project-nya sudah berjalan pada 2026 di Pekon Pujodadi, mengonsolidasikan lahan kurang lebih 50 hektar, melibatkan 30 petani penggarap, dan memanfaatkan 120.600 meter persegi lahan bengkok pekon. Untuk lahan bengkok, pekon bisa memilih skema sewa tetap perhektar atau bagi hasil, dan pembiayaannya fleksibel, talangan BUMDes bagi hasil panen, maupun KUR kolektif petani,” paparnya.

Untuk pembagian perannya juga jelas dan diikat resmi lewat Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta Standard Operating Procedure (SOP) yaitu pemerintah pekon sebagai regulator dan pengawas, BUMDes sebagai manajer usaha inti, UPJA sebagai operator alat dan mesin pertanian, dan petani sebagai pelaksana produksi dengan tanam serempak. Untuk hasil panennya juga pasti terserap, karena sudah ada offtaker resmi seperti PERPADI dan BULOG yang menjamin mutu, timbangan, pembayaran, hingga perlindungan saat harga turun.

“Selain padi sawah, hilirisasi dan konsolidasi juga kita wujudkan pada komoditas terbesar Pringsewu yaitu singkong, dengan mengubah paradigma lama, singkong tidak lagi dijual murah dalam bentuk mentah, tetapi kita dorong naik kelas melalui industri tepung Mocaf yang digarap bersama BUMDes, KDKMP dan BUMD. Potensi Mocaf yang besar ini membawa tantangan tersendiri di lapangan,” ujarnya.

Meski baru di tahap awal, menurut Bupati, permintaan pasar Mocaf sudah jauh melampaui kapasitas, dan menjadi sinyal positif sekaligus PR besar, dimana rantai produksi dan konsolidasi bahan baku harus segera diperkuat. Menjawab lonjakan permintaan tersebut, pihaknya telah menyusun skenario peningkatan kapasitas industrialisasi singkong secara terukur dari 2026 hingga 2029.

“Saat ini di Kabupaten Pringsewu terdapat 126 BUMDes. Dari hasil klasifikasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, angka ini terbagi menjadi empat tingkatan, yakni Maju (4 BUMDes), Berkembang (36 BUMDes), Pemula (27 BUMDes), dan Perintis (59 BUMDes). Mulai hari ini kita ubah cara pandang dan jalankan BUMDes sebagai usaha sungguh-sungguh, serta rapatkan barisan dengan menjadikan BUMDes sebagai pilar utama menuju Pringsewu Makmur, yaitu Mandiri, Aman, Kondusif, Maju, Unggul dan Religius,” tutupnya. (Ra)