PESISIR BARAT, Potensinasional.id – Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Pasalnya, korban dilaporkan mengalami trauma psikologis dan kini tengah mengandung dengan usia kehamilan sekitar tiga setengah bulan.
Berdasarkan keterangan kakek korban berinisial R, pihak keluarga menyampaikan adanya dua orang berinisial AN dan KW yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Keduanya disebut berdomisili di wilayah Pasar Minggu.
Meski demikian, informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut masih perlu didalami dan dibuktikan melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum. Hingga saat ini, belum dapat disimpulkan adanya kesalahan dari pihak yang disebutkan.
Kondisi korban dilaporkan memerlukan penanganan medis dan pendampingan khusus. Menurut keterangan keluarga, korban sebelumnya sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Ngambur sebelum dirujuk ke salah satu rumah sakit di wilayah Liwa untuk memperoleh penanganan lebih lanjut.
Tidak hanya persoalan kesehatan fisik, kondisi psikologis korban juga menjadi perhatian utama. Trauma akibat dugaan peristiwa tersebut dikhawatirkan semakin memburuk apabila korban tidak segera mendapatkan pendampingan dan perlindungan yang memadai.
Atas kondisi tersebut, keluarga berharap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kabupaten Pesisir Barat segera turun langsung menemui korban dan keluarganya.
Keluarga mengharapkan pemerintah tidak hanya menunggu laporan administratif, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk memastikan korban memperoleh hak atas perlindungan, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan segera menindaklanjuti informasi yang disampaikan keluarga melalui penyelidikan secara profesional, objektif, dan menyeluruh. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait serta pengumpulan alat bukti perlu dilakukan guna mengungkap secara terang peristiwa tersebut.
Penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Negara melalui instansi terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan, pemulihan, dan perlindungan hak-hak korban.
Kerahasiaan identitas anak juga harus menjadi prioritas. Seluruh pihak diharapkan tidak menyebarluaskan informasi maupun materi yang dapat mengungkap identitas korban, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan stigma, intimidasi, dan trauma lanjutan.
Publik kini menantikan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, khususnya Dinas PPA, serta aparat penegak hukum dalam menangani dugaan kasus tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas PPA Kabupaten Pesisir Barat maupun aparat penegak hukum terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. Konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keterangan keluarga juga masih diperlukan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya hasil penyelidikan dan pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jurnalis: Zainal Abidin
