PESISIR BARAT – Potensinasional.id
Program Keluarga Harapan (PKH) yang digulirkan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin diduga tidak tepat sasaran dan sarat penyimpangan. Temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan pilih kasih serta praktik tidak transparan oleh pendamping PKH di Pekon Sukabanjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Rabu (31/12/2025).
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih tergolong miskin mengaku justru diminta menandatangani surat pengunduran diri dari kepesertaan PKH oleh pendamping. Alasannya, akan dilakukan pergantian data agar masyarakat lain yang belum pernah menerima bantuan bisa mendapatkan giliran.
“Kami yang jelas-jelas masih miskin malah disuruh mundur. Katanya untuk pergantian data supaya yang lain juga merasakan bantuan,” ungkap salah satu KPM.
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh fakta di lapangan. Warga menyebut, sejak awal pendataan PKH diduga hanya mengakomodasi pihak-pihak yang dekat dengan pengurus atau pendamping.
“Yang wajar diganti itu yang sudah tidak layak. Tapi kenyataannya, yang dekat dengan pengurus PKH justru tetap terdata,” beber sumber lain. KPM Meninggal Dunia Masih Terima Bantuan.
Kejanggalan lain juga terungkap. Beberapa KPM yang telah meninggal dunia dilaporkan masih tercatat menerima bantuan PKH, yang diduga kuat terjadi akibat kerja sama tidak sehat dengan pendamping.
Selain itu, sejumlah KPM mengaku kartu ATM PKH mereka dikumpulkan dan dikuasai pendamping sejak November 2025. Saat itu, pendamping menjanjikan pencairan dana pada Desember 2025 dan akan menyerahkan langsung kepada KPM.
“Kami disuruh tanda tangan pengunduran diri, katanya bulan Desember bantuan cair dan uangnya akan diberikan. Tapi sampai sekarang, uang itu tidak pernah kami terima,” ujar KPM lainnya.
Menurut pengakuan warga, dana PKH tersebut diketahui sudah cair sekitar tiga minggu lalu, namun tidak ada kejelasan apakah dana tersebut dikembalikan ke negara atau justru diselewengkan.
Desakan ke Dinsos Pesisir Barat
Atas kondisi tersebut, para KPM mendesak Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat segera turun tangan, memanggil, dan mengevaluasi pendamping PKH yang bersangkutan.
“Kami minta pendamping PKH ini dihentikan dan diganti dengan yang jujur dan bertanggung jawab. Kami ini masyarakat lemah, baik ekonomi maupun pengetahuan, jangan terus dipermainkan,” tegas salah satu KPM.
Mereka juga meminta Dinsos turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan kehidupan KPM yang sebenarnya.
Pendamping PKH Sulit Dikonfirmasi
Pendamping PKH berinisial SK hingga berita ini ditayangkan belum dapat dikonfirmasi. Upaya awak media menghubungi melalui telepon seluler tidak membuahkan hasil. Bahkan saat didatangi ke kediamannya, yang bersangkutan juga tidak berada di tempat.
Meski belum memperoleh keterangan resmi dari pendamping, awak media akan terus melakukan penelusuran sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, demi melindungi hak-hak masyarakat miskin agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
(Z. Abidin / Azpan)
