Viral Dugaan Bangunan di Kawasan TNBBS, Pemilik Terbitkan Surat Tak Lanjutkan Pembangunan, Peratin Sumberjo Ikut Mengetahui

PESISIR BARAT, Potensinasional.id – Setelah viral pemberitaan mengenai dugaan pembangunan rumah permanen di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), tepatnya di wilayah Pekon Sumberjo, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, kini muncul perkembangan baru.

Sebuah surat pernyataan tertulis dari pihak yang disebut sebagai pemilik bangunan beredar dan menjadi perhatian publik. Dalam dokumen tersebut, pemilik bangunan menyatakan tidak akan melanjutkan pembangunan yang berlokasi di kawasan yang disebut sebagai Alasat Bangunan, Jalan Lintas Way Hanu, Pekon Sumberjo.

Surat yang menggunakan kop Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Kecamatan Bangkunat, Pekon Sumberjo itu berjudul “Surat Pernyataan Tidak Melanjutkan Pembangunan Bangunan”.

Dalam dokumen tersebut, pihak yang menandatangani surat tercantum bernama Tumiran/Kuwuk, warga Sumber Sari, Pekon Sumberjo, Kecamatan Bangkunat, dengan pekerjaan sebagai petani/pekebun.

Ada tiga poin penting yang tertuang dalam surat pernyataan tersebut.

Pertama, yang bersangkutan menyatakan tidak akan melanjutkan pembangunan bangunan di lokasi yang disebutkan dalam surat.

Kedua, menyatakan bersedia mengembalikan lahan sepanjang plang PKH kepada pihak TNBBS sebagaimana dimaksud dalam batas larangan pembangunan tersebut.

Ketiga, menyatakan bersedia bangunan tersebut untuk dibongkar.

Surat itu ditandatangani oleh pihak pembuat pernyataan di atas meterai dan turut diketahui oleh Peratin Pekon Sumberjo, yang dibuktikan dengan tanda tangan serta stempel resmi pemerintah pekon.

Muncul Pertanyaan, Bagaimana Pengawasan Kawasan TNBBS?

Munculnya surat pernyataan tersebut justru menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab oleh pihak berwenang.

Jika pembangunan memang berada di kawasan yang masuk dalam pengawasan TNBBS, bagaimana proses pengawasan hingga pembangunan bangunan permanen tersebut bisa berlangsung?

Apakah sebelumnya sudah ada teguran atau tindakan dari petugas kehutanan? Apakah lokasi tersebut telah dipastikan masuk kawasan konservasi berdasarkan peta dan batas resmi TNBBS?

Selain itu, publik juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai tindak lanjut atas surat pernyataan tersebut, terutama terkait kesediaan pemilik untuk membongkar bangunan dan mengembalikan lahan sebagaimana tertuang dalam dokumen.

Keberadaan tanda tangan dan stempel Peratin Sumberjo dalam surat tersebut juga menjadi bagian yang perlu diklarifikasi, khususnya mengenai proses pembuatan surat, dasar penerbitannya, serta langkah pemerintah pekon dalam menyikapi persoalan tersebut.

Petugas TNBBS Diminta Turun Langsung

Persoalan ini tidak cukup hanya berhenti pada surat pernyataan. Petugas Balai Besar TNBBS dan instansi kehutanan terkait perlu turun langsung melakukan pemeriksaan lapangan guna memastikan status kawasan, kondisi bangunan, serta kesesuaian tindakan yang akan dilakukan dengan ketentuan hukum.

Apabila lokasi tersebut terbukti berada di dalam kawasan konservasi dan terdapat pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jangan sampai surat pernyataan hanya menjadi dokumen administratif tanpa realisasi di lapangan. Komitmen tidak melanjutkan pembangunan dan kesediaan membongkar bangunan harus mendapatkan pengawasan serta kejelasan tindak lanjut dari instansi berwenang.

Redaksi Minta Klarifikasi Peratin dan Pihak TNBBS

Potensinasional.id akan berupaya meminta klarifikasi kepada Peratin Pekon Sumberjo terkait penerbitan dan penandatanganan surat pernyataan tersebut.

Konfirmasi juga akan diarahkan kepada pihak Balai Besar TNBBS untuk memastikan status kawasan, langkah pengawasan, serta tindak lanjut terhadap bangunan yang menjadi sorotan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai realisasi pembongkaran bangunan maupun hasil pemeriksaan status lokasi dari pihak berwenang.

Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap dugaan persoalan pemanfaatan kawasan hutan konservasi.

Seluruh pihak yang disebutkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Zainal)