Pesisir Barat, Potensinasional.id – Program pengadaan bebek petelur yang dianggarkan melalui Dana Desa untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, menuai sorotan masyarakat. Program yang mencakup pembelian 250 ekor bebek petelur itu diduga tidak berjalan sesuai perencanaan, bahkan dinilai tidak transparan dalam pengelolaannya.
Tak hanya itu, program penanaman cabai dan jagung yang juga dibiayai melalui anggaran BUMDes dengan nilai lebih dari Rp80 juta disebut-sebut mengalami kegagalan dan tidak menghasilkan panen sebagaimana yang diharapkan.
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan pada Sabtu (16/5/2026), awak media menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut. Informasi yang dihimpun dari narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, total pengadaan 250 ekor bebek petelur itu dinilai tidak jelas pengelolaannya dan tidak melibatkan masyarakat secara luas.
Masyarakat mempertanyakan pengelolaan BUMDes yang diduga justru dijalankan oleh aparat pekon. Ketua BUMDes diketahui dijabat oleh Turman yang juga merupakan aparatur pekon, sementara posisi sekretaris BUMDes dipegang Nur. Kondisi ini dinilai menimbulkan dugaan rangkap jabatan yang berpotensi menyalahi prinsip pengelolaan BUMDes yang seharusnya melibatkan unsur masyarakat secara mandiri dan profesional.
“Seharusnya pengelolaan BUMDes diberikan kepada masyarakat agar ada pemberdayaan. Tapi yang terjadi justru masyarakat hanya menjadi penonton,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, Nur selaku Sekretaris BUMDes saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui secara rinci besaran anggaran yang dialokasikan untuk program pembelian bebek petelur maupun penanaman cabai dan jagung.
“Saya tidak tahu soal anggarannya, setahu saya semuanya diserahkan ke pihak pekon,” ujarnya singkat.
Kondisi tersebut memicu reaksi masyarakat yang meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk turun tangan menelusuri penggunaan anggaran Dana Desa pada program BUMDes tersebut, termasuk mendalami dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaannya.
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan awak media dengan mendatangi kediaman Ketua BUMDes Pekon Bumi Ratu. Namun yang bersangkutan tidak berada di tempat dengan alasan mengantar anak ke Krui. Setelah menunggu selama beberapa jam, awak media menduga Ketua BUMDes menghindari konfirmasi karena tidak bersedia menemui wartawan meski diketahui telah kembali ke rumah.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua BUMDes Pekon Bumi Ratu belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon juga belum membuahkan hasil lantaran nomor wartawan diduga telah diblokir. Media ini akan terus menelusuri perkembangan kasus tersebut guna memastikan kejelasan penggunaan anggaran Dana Desa dalam program BUMDes di Pekon Bumi Ratu. (Zainal)
