Polemik Bangunan di Kawasan TNBBS Memanas! Anita Siapkan Langkah Hukum, Tumiran Tantang Fakta Terungkap di Hadapan APH

PESISIR BARAT, Potensinasional.id – Polemik dugaan pembangunan rumah di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), tepatnya di Pekon Sumber Rejo, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, kian memanas. Persoalan yang menyeret nama Tumiran alias Kuwuk dan Pratin Pekon Sumber Rejo, Anita, kini berkembang menjadi saling bantah terkait dugaan aliran uang sebesar Rp1,5 juta.

Anita sebelumnya secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya menerima uang Rp1,5 juta dari Tumiran yang dikaitkan dengan pemberian izin pembangunan bangunan di kawasan konservasi tersebut.

Ia bahkan menilai tudingan tersebut sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Anita menyatakan tidak akan tinggal diam dan tengah mempertimbangkan langkah hukum apabila tuduhan tersebut tidak disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Anita juga meminta agar persoalan ini diselesaikan melalui klarifikasi terbuka sehingga tidak berkembang menjadi tuduhan yang merugikan pihak tertentu.

Di sisi lain, Tumiran alias Kuwuk melalui pernyataannya dalam sebuah rekaman menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu panggilan dari aparat penegak hukum (APH).

Tumiran mengaku siap memberikan keterangan serta mengungkap hal-hal yang diketahuinya apabila dipanggil oleh pihak berwenang. Ia berharap persoalan tersebut dapat diperiksa secara objektif dan diungkap secara terang benderang berdasarkan fakta.

Dua Pernyataan Berbeda, Publik Menunggu Pembuktian

Saling bantah antara Anita dan Tumiran kini menjadi perhatian masyarakat. Terlebih, persoalan ini bukan hanya menyangkut dugaan pemberian uang Rp1,5 juta, tetapi juga keberadaan bangunan yang dipersoalkan karena disebut berada di kawasan TNBBS.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Balai Besar TNBBS sebelumnya telah melayangkan surat pemanggilan kepada pemilik bangunan untuk dimintai keterangan terkait keberadaan bangunan di lokasi tersebut.

Namun, berdasarkan informasi yang diterima, bangunan itu disebut masih berdiri hingga kini.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai bagaimana proses pengawasan kawasan konservasi dilakukan serta tindak lanjut atas dugaan pembangunan di wilayah yang memiliki status perlindungan tersebut.

Masyarakat berharap Balai Besar TNBBS bersama aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemanggilan atau klarifikasi semata. Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting untuk memastikan status lokasi, legalitas pembangunan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau terlibat.

Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan kawasan konservasi, penanganannya harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Begitu pula dengan dugaan pemberian uang dan tuduhan pencemaran nama baik. Seluruhnya harus diuji berdasarkan bukti dan keterangan para pihak, bukan sekadar pernyataan sepihak.

APH Ditunggu Turun Tangan, Fakta Jangan Berhenti di Saling Tuding

Kini perhatian publik tertuju pada langkah aparat penegak hukum dan instansi kehutanan. Apakah dugaan pemberian uang Rp1,5 juta akan ditelusuri? Bagaimana pula kepastian status bangunan yang disebut berada di kawasan TNBBS tersebut?

Publik berharap persoalan ini tidak berlarut-larut tanpa kejelasan. Seluruh pihak yang memiliki informasi perlu diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Sebab, dalam persoalan yang menyangkut kawasan konservasi dan dugaan pelanggaran hukum, tidak boleh ada pihak yang kebal dari pemeriksaan. Namun, setiap orang juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan praduga tak bersalah sampai ada pembuktian hukum.

Kini bukan waktunya saling melempar tudingan. Publik menunggu bukti, klarifikasi resmi, dan tindakan nyata dari pihak berwenang.

 

Jurnalis: Zainal Abidin